CINULU.id – Rabu, 13 Agustus 2025, menjadi saksi bisu salah satu mobilisasi massa terbesar dalam sejarah Kabupaten Pati. Puluhan ribu, bahkan diperkirakan mencapai 150.000 warga, memadati Alun-Alun Pati untuk menyuarakan ketidakpuasan mereka. Aksi yang dimotori oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu ini bukan sekadar protes sesaat, melainkan puncak dari akumulasi kekecewaan terhadap kepemimpinan Bupati Sudewo.
Gerakan ini diperkuat oleh berbagai elemen masyarakat, termasuk Aliansi Santri Pati untuk Demokrasi (ASPIRASI) yang menyatakan akan mengerahkan 5.000 santri. Skala dukungan akar rumput terlihat jelas di posko donasi yang didirikan di depan kantor bupati. Posko tersebut dibanjiri sumbangan logistik dari warga, mulai dari ribuan kardus air mineral hingga hasil panen para petani seperti pisang dan semangka, menunjukkan dukungan luas dari berbagai lapisan masyarakat.
Bermula Dari Protes Pajak
Protes awalnya tersulut oleh kebijakan Bupati Sudewo pada 18 Mei 2025 yang menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen. Meskipun pemerintah berdalih tarif tidak pernah naik selama 14 tahun, kebijakan ini memicu gejolak.
Situasi memanas ketika Bupati Sudewo merespons dengan sikap yang dinilai arogan. Pernyataannya, “Saya tidak akan gentar. saya tidak akan mengubah keputusan,” yang beredar di media sosial, dianggap sebagai tantangan terbuka kepada publik. Sikap ini menggeser fokus dari kebijakan menjadi krisis kepercayaan terhadap bupati.
Menghadapi tekanan yang masif, Sudewo akhirnya meminta maaf pada 7 Agustus dan secara resmi membatalkan kenaikan PBB pada 8 Agustus 2025. Namun, langkah ini dianggap terlambat. Kepercayaan publik telah terkikis. Koordinator donasi aksi, Teguh Istiyanto, menegaskan bahwa masalahnya lebih dalam. Dalam sebuah wawancara di depan Kantor Bupati Pati pada Jumat, 8 Agustus 2025, ia mengatakan, “Itu bukan masalah pajak saja, itu masalah arogansi dan sebagainya, jadi pajak itu hanya isu utama tapi ada problem-problem lain di tata kelola Pemerintahan Kabupaten Pati ini yang penuh dengan keburukan”.
Tuntutan massa pun bertransformasi. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu merumuskan lima tuntutan utama yang menjadi agenda aksi 13 Agustus:
- Menuntut Sudewo mundur dari jabatannya sebagai Bupati Pati.
- Menolak kebijakan lima hari sekolah.
- Menolak rencana renovasi Alun-Alun Pati senilai Rp 2 miliar.
- Menolak rencana pembongkaran total Masjid Agung Alun-Alun Pati.
- Mempertanyakan transparansi proyek videotron senilai Rp 1,39 miliar.
Dampak pada Sektor Pendidikan
Dampak demonstrasi meluas hingga ke sektor pendidikan. Sebagai langkah antisipasi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Pati mengeluarkan surat edaran pada 12 Agustus 2025 yang menginstruksikan 22 sekolah di wilayah Pati Kota untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar (KBM) secara daring.
Kebijakan ini murni didasari oleh pertimbangan keamanan. Plt Kepala Disdikbud Pati, Andrik Sulaksono, mengonfirmasi bahwa instruksi tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan aparat kepolisian. “Sesuai arahan melalui surat dari Polresta untuk sekolah di atas dilakukan pembelajaran secara daring,” kata Andrik kepada wartawan pada Selasa, 12 Agustus 2025.
Dasar hukum kebijakan ini adalah Surat Polresta Pati Nomor B/1898/VIII/OPS.4.5/2025, tertanggal 11 Agustus 2025. Sekolah yang terdampak adalah institusi dari jenjang TK hingga SMP yang berlokasi strategis di sekitar pusat aksi.
Kenaikan PBB hanyalah pemicu yang menyatukan berbagai keluhan yang sudah lama ada, seperti kebijakan lima hari sekolah yang dikhawatirkan PCNU Pati, rencana renovasi fasilitas publik, dan isu transparansi anggaran. Terlepas dari hasil akhirnya, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu telah menegaskan akan terus melanjutkan aksi hingga tuntutan utama dipenuhi
Responses