CINULU.id — Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rencana penambahan fakultas kedokteran melalui pembukaan 148 program studi (prodi) baru yang tersebar di 57 fakultas kedokteran di seluruh Indonesia. Kebijakan ini disampaikan dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR serta Sidang Bersama DPR dan DPD di Gedung Nusantara, Jakarta, pada Jumat, 15 Agustus 2025. Langkah tersebut ditujukan untuk mengejar ketertinggalan suplai dokter umum, dokter gigi, dan terutama dokter spesialis.
Dalam pidatonya, Presiden merinci formasi penambahan prodi tersebut, terdiri dari 125 prodi spesialis dan 23 prodi subspesialis, serta rencana penambahan prodi kedokteran umum dan kedokteran gigi. “Untuk mengatasi kekurangan dokter dan dokter spesialis tahun ini akan dibuka 148 Prodi di 57 fakultas kedokteran di seluruh Indonesia, terdiri dari 125 Prodi spesialis dan 23 Prodi subspesialis. Kita juga akan tambahkan 25 Prodi umum dan Prodi gigi serta meningkatkan kuota mahasiswa kedokteran yang mendapat beasiswa,” ujar Presiden Prabowo dalam forum tersebut. Kutipan ini termuat dalam publikasi resmi Kementerian Sekretariat Negara.
Pernyataan mengenai penambahan prodi juga tercermin dalam publikasi Kantor Staf Presiden yang menyoroti fokus pemerintah mempercepat penyediaan tenaga medis. Dalam publikasi itu disebutkan rencana pembukaan 148 program studi di 57 fakultas kedokteran, termasuk 125 program spesialis dan 23 subspesialis, serta penambahan 25 prodi umum dan prodi gigi. Publikasi tersebut merujuk pada pernyataan Presiden dalam agenda yang sama.
Kebijakan penambahan prodi ini berjalan seiring dengan rencana peningkatan kuota beasiswa bagi mahasiswa kedokteran. Presiden menegaskan, “Kita juga akan tambahkan 25 Prodi umum dan Prodi gigi serta meningkatkan kuota mahasiswa kedokteran yang mendapat beasiswa.” Pernyataan tersebut disampaikan di Gedung Nusantara pada 15 Agustus 2025.
Latar Kebutuhan dan Target Pemerintah
Penambahan prodi di 57 fakultas kedokteran ini dilatarbelakangi kebutuhan mempercepat pemenuhan jumlah dokter, terutama dokter spesialis. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan pemerintah menargetkan tambahan sekitar 70.000 dokter spesialis untuk periode hingga 2032. “Presiden memang meminta saya dan Mendiktisaintek Prof Brian untuk mempercepat target 70 ribu dokter spesialis dan ini sedang kita upayakan,” ujar Budi Gunadi dalam kuliah umum PKKMB Universitas Negeri Padang, Sumatera Barat, pada Senin, 11 Agustus 2025. Ia menyebut tenggat 10–15 tahun dinilai terlalu lama sehingga diminta dipercepat.
Keterangan Kementerian Kesehatan tersebut melengkapi arah kebijakan yang disampaikan Presiden. Secara teknis, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) menjadi instansi yang menaungi perizinan penambahan prodi serta penguatan mutu. Media pendidikan nasional mencatat, pemerintah menyiapkan koordinasi antar-fakultas kedokteran untuk mempercepat pembukaan 125 prodi spesialis dan 23 prodi subspesialis, dengan pendekatan kemitraan antara fakultas yang sudah mapan dan yang relatif baru.
Berdasarkan penjelasan di kanal resmi pemerintah dan pemberitaan pendidikan, pembukaan 148 prodi akan diterapkan di 57 fakultas kedokteran yang tersebar di berbagai wilayah, dengan desain kemitraan fakultas kedokteran mapan—misalnya di sejumlah universitas besar di Sumatera maupun Jawa—mendampingi pengembangan fakultas yang lebih baru. Skema ini diharapkan menjaga standar kompetensi lulusan, termasuk untuk pendidikan spesialis dan subspesialis.
Pada saat yang sama, jalur percepatan juga dilakukan melalui seleksi bersama untuk Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS). Kolaborasi Kemdiktisaintek dan Kementerian Kesehatan di ranah seleksi PPDS bertujuan memperluas akses dan mempercepat produksi lulusan dokter spesialis. Informasi ringkas mengenai koordinasi ini—termasuk panitia seleksi bersama—telah diberitakan media pendidikan dan kanal pemerintah.
Dampak yang Diharapkan dari Penambahan Fakultas Kedokteran
Sasaran langsung dari penambahan fakultas kedokteran dan prodi terkait adalah peningkatan daya tampung pendidikan kedokteran dan ketersediaan dokter di lapangan, terutama pada layanan rujukan yang membutuhkan dokter spesialis dan subspesialis. Pemerintah menekankan bahwa kuota beasiswa akan ditingkatkan untuk memastikan calon mahasiswa dari berbagai latar belakang ekonomi dapat mengakses pendidikan kedokteran. “… meningkatkan kuota mahasiswa kedokteran yang mendapat beasiswa,” kata Presiden di Gedung Nusantara.
Kementerian Kesehatan memproyeksikan kebutuhan dokter spesialis yang masih besar hingga beberapa tahun ke depan. “Pak Presiden tidak mau (10–15 tahun) dan minta lebih cepat lagi,” ujar Budi Gunadi, menegaskan dorongan percepatan. Pernyataan tersebut disampaikan di Padang pada 11 Agustus 2025.
Pengumuman penambahan prodi di bidang kedokteran disampaikan Presiden bersamaan dengan agenda peningkatan kualitas pendidikan secara umum. Pemerintah mencatat renovasi infrastruktur pendidikan dan rencana penguatan kualitas pengajaran. Dalam konteks pendidikan tinggi, pemerintah juga menyampaikan fokus beasiswa dan peningkatan kapasitas untuk pendidikan dokter. Informasi tersebut termuat dalam publikasi resmi Kementerian Sekretariat Negara, sebagai bagian dari rangkaian program pendidikan nasional.
Sejumlah media pendidikan menyoroti bahwa rencana pemerintah bukan hanya menambah jumlah prodi, tetapi juga meningkatkan kuota dan membuka akses beasiswa agar output lulusan dapat menyasar daerah yang kekurangan tenaga medis. Narasi ini selaras dengan tujuan menutup defisit dokter dan dokter spesialis yang sebelumnya diidentifikasi Kementerian Kesehatan.
Responses